Penentang Kudeta Myanmar Mengumumkan Pemerintah Persatuan Nasional

Memuat…

YANGON – Lawan junta Myanmar mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional pada Jumat (16/4).

Mereka termasuk anggota parlemen yang digulingkan dan pemimpin protes anti-kudeta serta etnis minoritas.

Kelompok itu mengatakan tujuan mereka adalah mengakhiri kekuasaan militer.

Baca juga: Kalah Pemilu, Presiden Korea Selatan Ubah Perdana Menteri dan Kabinet

Myanmar berada dalam kekacauan besar sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Guru Besar Indonesia Ini Raih Penghargaan Tertinggi di Taiwan

Suu Kyi telah memegang kekuasaan selama lima tahun dan memulai masa jabatan keduanya setelah memenangkan pemilihan umum pada November.

Baca juga: Terungkap, Kapal Induk Tipe 003 China Hampir Sebanding Kapal Induk Terbaru AS

Setelah kudeta, warga turun ke jalan setiap hari untuk menuntut pemulihan demokrasi. Mereka menentang tindakan keras oleh pasukan keamanan yang menewaskan lebih dari 700 orang, menurut data dari kelompok pemantau.

Pada saat yang sama, para pemimpin politik, termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi, telah mencoba menunjukkan kepada negara dan dunia luar bahwa mereka adalah otoritas politik yang sah, bukan junta militer.

“Tolong sambut pemerintah rakyat,” kata aktivis demokrasi veteran Min Ko Naing dalam pidato video 10 menit yang mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional.

Saat mengukuhkan beberapa jabatan, Min Ko Naing mengatakan keinginan rakyat menjadi prioritas pemerintah persatuan.

“Kami berusaha mengeluarkan ini dari akarnya sehingga kami harus banyak berkorban,” katanya mengacu pada junta.