Pengamat: Penggunaan Sirekap Perkuat Dasar Norma dan Sosialisasi

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

JAKARTA – Pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah usai. Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Prakarsa memberikan beberapa catatan mengenai jalannya pilkada hingga penggunaan aplikasi Pola Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Salah kepala catatannya mengenai netralitas Aparatur Biasa Negara (ASN).

Pemimpin Harian Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan ASN memang ada dalam posisi dilematis setiap kali ada pemilihan umum (Pemilu). Dalam satu sisi, ASN dituntut adil. Di sisi lain, mereka memiliki hak pilih sebagai individu. Letak mereka akan semakin dilema, menurutnya, ketika ada pejabat daerah setempat yang maju. “Kerap kali gesekan ASN sebagai abdi negara serta individu yang memiliki hak pilih dimanfaatkan (calon kepala daerah-cakada), ” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu (16/12/2020). (Baca selalu: Sejumlah Catatan Komnas HAM Terpaut Pemungutan Suara di Pilkada Serentak)

Pilkada saat ini sebenarnya dirancang akan menggunakan teknologi informasi (TI). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan penerapan Sirekap untuk mempercepat waktu pem dan rekapitulasi suara. Belakangan, setelah pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah memutuskan Sirekap hanya untuk uji coba. Sirekap belum dijadikan patokan utama dalam penghitungan suara. Kemungkinan Sirekap hendak digunakan pada pemilu selanjutnya. (Baca juga: Sirekap Tak Berfungsi, DKPP Minta KPU Perbolehkan Penjelasan)

Ihsan mengungkapkan pihaknya masih menjumpai masalah penggunaan Sirekap ini. Untuk itu, KoDe Inisiatif meminta KPU melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Sirekap ini. “Niat awalnya Sirekap ini supaya publik bisa lebih cepat mengetahui hasil (pilkada). Ternyata, tidak secepat itu. Prediksi satu ataupun dua hari pascapilkada sudah 100%. Ini masih banyak daerah dengan tidak mencapai 100%, ” tuturnya. (Baca juga: Bawaslu Sebut Sirekap Belum Maksimal Kumpulkan Data dari TPS)

Baca Juga:

Ihsan menjelaskan setelah evaluasi, KPU harus memperkuat dasar asas penggunaan Sirekap. Pada saat hendak menggunakan Sirekap pada Pilkada 9 Desember lalu, Peraturan KPU (PKPU) dikeluarkan menjelang pelaksanaan. “Akhirnya berdampak pada sosialisasi ke bawah. Ini implikasinya ke sumber daya bani adam (SDM) di tingkat kecamatan serta tempat pemungutan suara yang tidak siap, ” pungkasnya.